SELAMAT DATANG, SUGENG RAWUH, WILUJENG SUMPING, WELCOME

Blog ini dibuat dengan berdasar keingintahuan dan minat terhadap perkembangan IT. Bila masih banyak kekurangannya mohon dimaafkan dan bila berkenan dapat memberikan masukan guna perbaikan kedepannya. Bimbingan dari sesama blogger sangat saya nantikan... trims.

Kamis, 29 Juli 2010

11 Instansi Bakal Terima Remunerasi

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi (PAN&RB) EE Mangindaan, menyatakan bahwa 11 instansi bakal menerima tunjangan kinerjanya (remunerasi). Menurut Magindaan, 11 instansi yang akan menerima remunerasi itu dianggap telah menyelesaikan proses reformasi birokrasi. Mangindaan menegaskan, proses pemberian remunerasi itu saat ini sudah pada tahapan penetapannya.

Berbicara dalam rapat kerja Komisi II DPR, Mangindaan menyebutkan, 11 instansi yang akan menerima remunerasi itu adalah Kemenko Perekonomian, Kemen PPN/Bappenas, BPKP, Kemenko Kesra, Kepolisian RI, TNI, Kemenhan, Kemen PAN&RB, Kemenko Polhukam, Kejagung, serta Kementerian Hukum dan HAM.

“Selain itu ada tiga instansi yang menjadi pilot project yang ditetapkan pada 2008 yaitu Kemenkeu, BPK, dan MA. Sudah ada dua instansi (Sekneg dan Sekab) yang ditetapkan 2009. Juga ada 11 instansi yang target penyelesaiannya pada 2010,” beber Mangindaan.

Sementara untuk penetapan remunerasi, Mangindaan menjelaskan, hal tersebut akan dilakukan dengan prinsip-prinsip equal pay for equal work, optimalisasi pagu belanja, serta penilaian bobot jabatan dan kinerja pegawai dengan mengacu pada indeks besaran TK yang ditetapkan.

“Kebijakan dan alokasi anggaran reformasi birokrasi serta TK harus disetujui DPR dan pengajuannya ke DPR melalui Menkeu. Bila suatu instansi memerlukan tambahan pagu untuk reformasi birokrasi dan TK, perlu mendapat persetujuan Badan Anggaran DPR RI,” beber mantan Gubernur Sulawesi Utara itu. (Esy/jpnn)

http://remunerasipns.wordpress.com/2010/07/27/11-instansi-bakal-terima-remunerasi/#more-681

Kemenkeu Ajukan 3 Syarat Untuk Remunerasi

Jakarta – Pemerintah tidak akan sembarangan untuk menerapkan remunerasi di Kementerian/Lembaga (K/L) yang meminta anggaran remunerasi setidaknya di 11 K/L untuk tahun 2010 dan 2011. Sekertaris Jenderal Kementerian Keuangan Mulya Nasution menyampaikan setidaknya K/L yang meminta anggaran remunerasi tersebut harus memenuhi tiga persyaratan yaitu organisasi, tata kerja, dan manajemen.

“Yang perlu dicemati adalah pemberian remunerasi ini penting untuk mensukseskan reformasi birokrasi sendiri dan harus dilaksanakan setelah persyaratan lainnya yang dapat dilakukannya,” ujar Mulia dalam jumpa pers Rakernas Akuntansi Laporan Keuangan Pemerintah, di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (27/7/2010).

Adapun persyaratan itu pertama yaitu K/L harus melakukan penataan kembali terhadap organisasi. “Apakah tugas pokok sesuai, apakah sudah didesentralisasikan kepada daerah, apakah struktur yang terlalu mekar sehingga terjadi pengangguran terselubung,” ungkapnya.

Lalu kedua, Mulia menambahkan syarat untuk menentukan pemberian remunerasi ini adalah dengan penataan tata kerja dan penataan kembali manajemen dan SDM. Persyaratan tersebut diajukan supaya dalam pemberian remunerasi tersebut bisa tepat sasaran.

“Jangan sampai remunerasi setelah ditentukan ada penumpang-penumpang gratis karena belum ada penghitungan kinerja,” jelasnya.

Saat ini pihak Kemenkeu sedang melakukan pembahasan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara untuk mengevaluasi persyaratan remunerasi terhadap 11 K/L tersebut.

“Progresnya sudah 60-70 persen,” tutupnya.

Pemerintah masih memandang anggaran remunerasi untuk tahun 2010 dan 2011 sangat terkait dengan komitmen pemerintah dalam melaksanakan reformasi birokrasi dan kesuksesan program tersebut.

Senada dengan hal itu, Menteri Keuangan Agus Martowardojo menambahkan program remunerasi memang akan direncanakan unttk 11 KL. Namun program tersebut erat kaitannya dengan progres dan langkah-langkah yang harus dicapai K/L agar bisa menikmati remunerasi.

“Perlu ada rekomendasi dari Kementerian PAN soal langkah yang dilaksanakan dalam upaya reformasi birokrasi,” kata dia. (hs)

http://remunerasipns.wordpress.com/2010/07/28/kemenkeu-ajukan-3-syarat-untuk-remunerasi/#more-688

Jumat, 23 Juli 2010

Catatan: Kinerja Laporan Keuangan Departemen Remunerasi

Fakta menunjukkan 3 dari 4 K/L yang sudah menerima remunerasi kinerja
laporan keuangannya tidak mengalami peningkatan, hanya BPK yang opininya
WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Sebaliknya 10 dari 12 K/L yang seharusnya
menerima remunerasi tahun ini sudah mendapatkan opini WTP, bahkan Polri
dan Kemhumkam mengalami kenaikan 2 tingkat dari TMP ke WTP.

Ada yang menarik dari hasil audit BPK untuk Laporan Keuangan 2009. K/L yang sudah mendapatkan remunerasi tidak ada peningkatan status opini atas Laporan Keuangan mereka. Kecuali BPK yang sudah WTP dari tahun sebelumnya, ketiga K/L yaitu Kementerian Keuangan, MA dan Setneg masih stagnan alias tidak ada perbaikan dengan kinerja Laporan Keuangan-nya.

Yang paling menyedihkan MA, selama 4 (empat) tahun berturut-turut laporan keuangan-nya selalu WTP atau disclaimer. Seperti diketahui opini disclaimer menunjukkan ada kelemahan mendasar dalam kesesuaian dengan (a)standar akuntansi, (b)kecukupan pengungkapan, (c)kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan (d)efektivitas sistem pengendalian intern. Dengan kata lain laporan keuangan MA selama ini tidak dapat dipercaya. Entah kendala apa yang dihadapi MA untuk memperbaiki penyajian laporan keuangan mereka. SDM-kah? atau resistensi terhadap transparansi? Yang jelas perlu ada tindakan serius untuk memperbaikinya. Tahun-tahun sebelumnya yang menjadi persoalan adalah tidak-bolehnya audit mengenai biaya perkara di MA.

Begitu pula Kementerian Keuangan dan Setneg, perlu dipertanyakan juga kinerja laporan keuangan mereka sehingga tidak ada peningkatan dari tahun lalu. BPK seharusnya diberi wewenang untuk mengaudit penerimaan pajak.Setneg sebagai K/L yang relatif kecil harusnya juga tidak mengalami kesulitan mewujudkan laporan keuangan yang lebih kredibel.

Nampaknya pemberian remunerasi tidak serta merta meningkatkan performa K/L yang bersangkutan. Lalu apa bedanya dengan K/L yang lain? Padahal banyak yang sudah WTP. Apakah reformasi birokrasi mereka sudah berhasil? Ingat kasus Gayus.

Pertanyaan lain:
Apa beda Kementerian Keuangan dengan Kementerian BUMN/Kemenko/Bappenas atau K/L lain yang menyumbangkan PNBP yg besar?

Apa bedanya BPK dengan BPKP sebagai kerangka badan pemeriksa?
Apa beda Mahkamah Agung dengan Polri, Kejaksaan, Kemhumkam sbg lembaga penegak hukum?

Lalu TNI sbg penjaga kedaulatan NKRI, bagaimana?
Lebih spesifik lagi apa beda dengan PNS yang lain?

Para pengambil kebijakan, konsistenlah. Jangan banyak berjanji.
Jika dinilai memang belum layak, kami akan memperbaiki.
Tapi kalau sudah sepantasnya. Tunggu apa lagi ??

http://remunerasipns.wordpress.com/2010/07/22/catatan-kinerja-laporan-keuangan-departemen-remunerasi/#more-653

Daftar Audit BPK: Opini atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

Beberapa waktu lalu BPK RI mengeluarkan press release tentang hasil Audit BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. BPK menyatakan ada peningkatan kualitas dalam penyajian laporan keuangan K/L. BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP/qualified opinion) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2009. Peningkatan opini tidak lepas dari upaya pemerintah dalam meningkatkan penyajian laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL) dengan memperbaiki sistem pembukuan dan sistem teknologi informasi, meningkatkan kualitas SDM, juga menertibkan pungutan non-pajak, serta mematuhi peraturan yang berlaku.

Jumlah K/L yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/unqualified opinion) meningkat dari 7 pada 2006, menjadi 16
pada 2007, kemudian menjadi 35 pada 2008, dan pada 2009 menjadi 45.

Berikut tabel daftar opini BPK atas Laporan Keuangan K/L berdasar prioritas Remunerasi:
K/L yang sudah Remunerasi
No K/L Opini BPK
LKKL 2009 LKKL 2008
1 Badan Pemeriksa Keuangan WTP WTP – DPP
2 Mahkamah Agung TMP TMP
3 Sekretariat Negara WDP WDP
4 Kementerian Keuangan WDP WDP

K/L prioritas rencana Remunerasi
No K/L Opini BPK
LKKL 2009 LKKL 2008
1 Kejaksaan Agung WDP TMP
2 Kementerian Pertahanan WDP WDP
3 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia WTP-DPP TMP
4 Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan WTP WTP-DPP
5 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian WTP WTP
6 Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat WTP WDP
7 Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara WTP WTP
8 Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional WTP WTP
9 Kepolisian RI WTP-DPP TMP
10 Lembaga Administrasi Negara WTP WTP
11 Badan Kepegawaian Negara WTP WDP
12 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan WTP WTP-DPP
No K/L Opini BPK
LKKL 2009 LKKL 2008
1 Majelis Permusyawaratan Rakyat WTP WTP
2 Dewan Perwakilan Rakyat WTP WDP
3 Kementerian Dalam Negeri WDP TMP
4 Kementerian Luar Negeri TMP WDP
5 Kementerian Pertanian WDP WDP
6 Kementerian Perindustrian WTP WTP-DPP
7 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral WDP WDP
8 Kementerian Perhubungan WDP WDP
9 Kementerian Pendidikan Nasional WDP WDP
10 Kementerian Kesehatan TMP WDP
11 Kementerian Agama WDP TMP
12 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi WDP WDP
13 Kementerian Sosial WDP WDP
14 Kementerian Kehutanan WDP TMP
15 Kementerian Kelautan dan Perikanan WDP TMP
16 Kementerian Pekerjaan Umum WDP TMP
17 Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata WDP TMP
18 Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara WTP WTP
19 Kementerian Negara Riset dan Teknologi WTP WTP
20 Kementrian Lingkungan Hidup TMP TMP
21 Kementerian Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah WDP WDP
22 Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan WTP WTP
23 Badan Intelijen Negara WTP WTP
24 Lembaga Sandi Negara WDP WDP
25 Dewan Ketahanan Nasional WTP WTP
26 Badan Pusat Statistik WDP TMP
27 Badan Pertanahan Nasional TMP TMP
28 Perpustakaan Nasional WDP WDP
29 Kementerian Komunikasi dan Informatika WDP WDP
30 Badan Pengawasan Obat dan Makanan WDP WDP
31 Lembaga Ketahanan Nasional WTP WTP
32 Badan Koordinasi Penanaman Modal WTP WTP
33 Badan Narkotika Nasional WTP-DPP WTP-DPP
34 Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal WDP WDP
35 Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional WTP WDP
36 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia WTP-DPP WTP-DPP
37 Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika WTP-DPP WTP-DPP
38 Komisi Pemilihan Umum TMP TMP
39 Mahkamah Konstitusi WTP WTP
40 Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan WTP-DPP WTP
41 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia WDP WDP
42 Badan Tenaga Nuklir Nasional WTP WDP
43 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi WTP WDP
44 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional WTP WDP
45 Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional WTP WTP
46 Badan Standarisasi Nasional WTP WTP
47 Badan Pengawas Tenaga Nuklir WTP WTP
48 Arsip Nasional Republik Indonesia WTP WTP
49 Kementerian Perdagangan WTP-DPP WDP
50 Kementerian Negara Perumahan Rakyat WTP WTP
51 Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga WTP WDP
52 Komisi Pemberantasan Korupsi WTP WTP
53 Dewan Perwakilan Daerah WTP WTP
54 Komisi Yudisial WTP WTP
55 Badan Nasional Penanggulangan Bencana TMP TMP
56 Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI WTP WTP
57 Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo WTP-DPP WDP
58 Pengelolaan Utang WTP WTP
59 Hibah WDP TMP
60 Penyertaan Modal Negara WTP WDP
61 Penerusan Pinjaman TMP TMP
62 Transfer ke Daerah WTP-DPP WDP untuk Dana Perimbangan dan WTP untuk Otonomi Khusus
63 Belanja Subsidi dan Belanja Lain- Lain WDP TMP untuk Belanja Lain-lain; WTPDPP untuk Belanja Subsidi

*catatan:
WTP: Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion)
WTP-DPP:Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan), sama dengan WTP, hanya terdapat catatan tambahan.
WDP: Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion)
TMP: Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer)

http://remunerasipns.wordpress.com/2010/07/22/daftar-audit-bpk-opini-atas-laporan-keuangan-kementerian-negaralembaga/#more-633

Laporan Keuangan WTP Bukan Jaminan Bebas Korupsi

JAKARTA — Meskipun berhasil mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2009, bukan berarti sebuah instansi pemerintah sudah bebas dan bersih (free and clear). Sebab pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berlandaskan pada standar akuntansi pemerintah, yang belum bicara soal efisiensi, target, maupun program.

Demikian ditegaskan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan ketika menerima hasil pemeriksaan laporan keuangan dari BPK di Kementerian PAN dan RB, Selasa (20/7).

“Setelah berhasil mempertahankan predikat WTP, setiap instansi pemerintah harus memaksimalkan kinerjanya, selain harus tetap patuh pada aturan dan ketentuan yang berlaku. Jangan hanya jago dalam menyusun laporan, tetapi kinerja nol. Ingat WTP bukan jaminan kalau suatu instansi bersih dari korupsi,” ujar Mangindaan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK yang diserahkan oleh Anggota BPK Hasan Bisri itu, laporan keuangan Kementerian PAN dan RB tahun 2009 mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP). Predikat yang sama juga diperoleh untuk laporan keuangan tahun 2008, dari tahun 2007 wajar dengan pengecualian (WDP).

Sementara, Sekretaris Kementerian PAN dan RB Tasdik Kinanto mengungkapkan, pemeriksaan yang dilakukan BPK di Kementerian PAN dan RB berlangsung selama 45 hari dari 22 Pebruari sampai 20 April 2010. “Ini perjuangan yang cukup berat. Namun kami berhasil mempertahankan tata kelola keuangan yang baik,” tandasnya.

http://remunerasipns.wordpress.com/2010/07/21/laporan-keuangan-wtp-bukan-jaminan-bebas-korupsi/#more-629

Boediono: Reformasi Birokrasi Belum Berhasil

Nusa Dua – Upaya reformasi birokrasi yang digulirkan sejak 1998 dinilai belum berhasil. Birokrasi lebih disibukkan dengan persoalan remunerasi dibandingkan reformasi.

Demikian disampaikan Wakil Presiden Boediono saat membuka International Congress of Administrative Sciences, di Bali International Convention Center (BICC), Nusa Dua, Rabu (14/7/2010).

“Di tanah air ini, reformasi di semua bidang sering terlupakan oleh kita yang justru sibuk mendahulukan rumenerasi. Inilah kondisi di tanah air,” kata Boediono.

Boediono juga mengakui, administrasi dan birokrasi sulit terwujud di negara berkembang khususnya Indonesia. Proses reformasi birokrasi dan semua bidang, imbuh Boediono, layaknya estafet yang tidak bisa dicapai dalam waktu lima tahun.

Menurutnya, dalam perjalanan reformasi dan demokrasi, pemerintahan sangat membutuhkan evaluasi dari masyarakat. Ditambahkan Boediono, Indonesia memprioritaskan beberapa program, di antaranya politik dengan mekanisme demokrasi dan konstitusi.

http://remunerasipns.wordpress.com/2010/07/20/boediono-reformasi-birokrasi-belum-berhasil/#more-617

Minggu, 18 Juli 2010

Jurus Ampuh Atasi Perut Buncit

VIVAnews - Salah satu keluhan yang sering dialami pria selain obesitas berlebih adalah perut yang membuncit. Tak hanya bisa dialami pria gemuk, keluhan ini juga dapat terjadi pada pria berpostur kurus, terutama yang memiliki hobi makan serta ngemil. Biasanya kasus semacam ini terjadi saat pria memasuki usia produktif dengan intensitas pekerjaan yang menyita waktu.

"Umumnya, perut buncit itu terjadi karena pola makan tidak teratur. Inilah yang sering dialami pria pekerja yang hobi makan, terutama saat stres, namun tidak diimbangi dengan olahraga teratur", kata Susana, STP, MSc, PD.Eng, Head of Nutrifood Research Center Division yang ditemui VIVAnews baru-baru ini di Jakarta.

Susana juga mengungkapkan kalau kebiasaan pria Indonesia yang mengonsumsi karbohidrat, seperti nasi terlalu berlebihan saat makan merupakan salah satu pemicu timbulnya perut buncit. "Takaran nasi yang sangat banyak dengan lauk sedikit akhirnya akan memicu perut buncit karena asupan karbohidrat yang di luar kapasitas. Nantinya ini akan jadi lemak karbohidrat", ujar Susana lagi.

Selain harus menghindari konsumsi karbohidrat berlebih, pria dengan masalah perut buncit juga disarankan untuk menghindari makanan digoreng. "Saya kira memilih makanan dipanggang, dibakar dan dikukus lebih baik daripada makanan yang melalui proses penggorengan. Karena, dalam minyak terkandung banyak lemak yang akan menumpuk dalam tubuh", kata Susana.

Susana menambahkan, untuk menghindari penyakit kanker dari makanan dibakar, sebaiknya sebelum diproses pembakaran, setidaknya daging atau makanan lain direbus terlebih dulu. Sebab, daging yang akan dibakar jadi lebih cepat matang dan tidak terlalu gosong.

Ketika disinggung soal hobi ngemil yang kerap dilakukan pria perkotaan saat sedang stres, menurut Susana, itu hal yang wajar dan tidak dilarang. "Asal ngemilnya harus sehat dan tidak asal ngemil. Ngemil sehat antara lain, mengemil sereal atau potongan buah", ujarnya.

Dengan tips yang diberikannya, Susana juga mengungkapkan kalau porsi makan sehat juga harus diimbangi dengan pola olahraga teratur. "Setidaknya bila pola makan sudah dijaga, olahraga seperti kardio atau lari harus rutin juga dilakukan 30 menit sehari minimal agar perut buncit bisa kembali rata", kata Susana lagi.

http://id.news.yahoo.com/viva/20100716/tls-jurus-ampuh-atasi-perut-buncit-34dae5e.html

Rabu, 14 Juli 2010

Kebijakan Belanja Pegawai dan Remunerasi dalam APBN

A. Belanja Pegawai 2005 – 2010
Anggaran belanja pegawai 2010 naik 21% dari tahun sebelumnya. Hal ini terutama berkaitan dengan berbagai langkah kebijakan yang diambil pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi, baik dalam memperbaiki dan menjaga kesejahteraan aparatur pemerintah dan pensiunan maupun dalam meningkatkan kualitas pelayananpublik. Salah satunya untuk memenuhi kebutuhan tambahan anggaran remunerasi pada beberapa K/L berkaitan dengan tahapan-tahapan penyelesaian pelaksanaan program reformasi birokrasi.



B. Anggaran Remunerasi 2010

B1. Tabel Anggaran Remunerasi:
No Belanja Pegawai Nominal (dalam Miliar)
1 Gaji dan Tunjangan 80,816.3
2 Honorarium dan Vakasi 27,267.7
3 Kontribusi Sosial 54,326.4
Jumlah 162,410.4

Alokasi anggaran remunerasi dalam APBN/P 2010 ditampung dalam pos honorarium, vakasi, lembur dan lain-lain sebesar Rp27.267,7 miliar. Tambahan anggaran belanja pegawai pada pos honorarium, vakasi, lembur dan lain-lain tersebut terutama direncanakan untuk memenuhi kebutuhan remunerasi pada beberapa K/L berkaitan dengan tahapan-tahapan penyelesaian pelaksanaan program reformasi birokrasi sebesar Rp13.916,8 miliar dalam RAPBN/P tahun 2010. Sumber lain dari anggaran remunerasi K/L tersebut antara lain berasal dari realokasi anggaran belanja pegawai transito.

* Diolah dari NK APBN-P 2009, NK APBN-P 2010 dan RAPBN-P 2010

http://remunerasipns.wordpress.com/2010/07/14/kebijakan-belanja-pegawai-dan-remunerasi-dalam-apbn/#more-596

Kebijakan Belanja Pegawai dan Remunerasi dalam APBN

A. Belanja Pegawai 2005 – 2010

Secara umum pemerintah dalam kurun waktu tahun 2005-2010 mengeluarkan kebijakan kenaikan belanja pegawai yang cukup signifikan. Kebijakan perbaikan penghasilan dan kesejahteraan aparatur pemerintah dalam kurun waktu tersebut berdampak pada peningkatan take home pay aparatur, yaitu bagi PNS dengan pangkat terendah (golongan I/a tidak kawin) meningkat dari sekitar Rp674.000 dalam tahun 2005 menjadi sekitar Rp 1,892 juta per bulan dalam tahun 2010.

Kebijakan-kebijakan tersebut meliputi:
1. Kenaikan gaji pokok bagi PNS dan TNI/Polri secara berkala;
2. Pemberian gaji bulan ke-13;
3. Kenaikan tunjangan fungsional bagi pegawai yang memegang jabatan
fungsional dan kenaikan tunjangan struktural bagi para pejabat struktural;
4. Kenaikan uang lauk pauk bagi anggota TNI/Polri;
5. Pemberian uang makan kepada PNS mulai tahun 2007;
6. Kenaikan tarif uang lembur dan uang makan lembur;
7. Penyesuaian pokok pensiun dan pemberian pensiun ke-13,
8. Perbaikan sharing beban APBN untuk pembayaran pensiun menjadi 100 persen beban APBN, serta
9. Perluasan cakupan pelayanan kesehatan dengan pemberian subsidi/bantuan bagi penderita penyakit katastrof

A1. Tabel Kebijakan Belanja Pegawai 2005-2010:

N0 Uraian Tahun
2005 2006 2007 2008 2009 2010
1 Belanja Pegawai (dlm Miliar) 54,254.0 73,252.0 90,425 112,830 133,709 162,410
Kenaikan 35% 23% 25% 19% 21%
% thd Belanja Pemerintah Pusat 15% 17% 18% 16% 19% 21%
2 Kebijakan pemberian gaji ke-13
Besaran 1 x gaji Juli 1 x gaji Juli 1 x gaji Juni 1 x gaji Juni 1 x gaji Juni 1 x gaji Juni
3 Kenaikan Gaji Pokok dan Pensiun Pokok
Persentase - 15% 15% 20% 15% 5%
4 Kenaikan Rata-rata Tunjangan Struktural
Eselon I - - 23,6% - - -
Eselon II - - 32,5% - - -
Eselon III - 50% 42,5% - - -
Eselon IV - 50% 52,5% - - -
Eselon V - 50% 60,0% - - -
5 Kenaikan Rata-rata Tunjangan Fungsional
Persentase - 10% 20% - - -
6 Pemberian Tunjangan Umum (Rp) bagi non pejabat, sehingga penghasilan terendah minimal Rp1 juta
PNS Golongan I - 175.000 - - - -
PNS Golongan II - 180.000 - - - -
PNS Golongan III - 185.000 - - - -
PNS Golongan IV - 190.000 - - - -
TNI/Polri - 75.000 - - - -
7 Kenaikan uang makan dan lauk pauk ULP TNI/Polri
Nominal 17.500 25.000 30.000 35.000 35.000 40,000
Persentase 16,7% 42,9% 20,0% 16,7% - 14.30%
Uang Makan PNS
Nominal - - 10.000 15.000 15.000 20,000
Persentase - - - 50,0% - 33%
8 Sharing pembayaran pensiun (%)
Beban APBN 79,0% 82,5% 85,5% 91,0% 100,0% 100,0%
Beban Taspen 21,0% 17,5% 14,5% 9,0% 0,0% 0,0%

B. Anggaran Remunerasi 2010

Anggaran belanja pegawai 2010 naik 21% dari tahun sebelumnya. Hal ini terutama berkaitan dengan berbagai langkah kebijakan yang diambil pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi, baik dalam memperbaiki dan menjaga kesejahteraan aparatur pemerintah dan pensiunan maupun dalam meningkatkan kualitas pelayananpublik. Salah satunya untuk memenuhi kebutuhan tambahan anggaran remunerasi pada beberapa K/L berkaitan dengan tahapan-tahapan penyelesaian pelaksanaan program reformasi birokrasi.

B1. Tabel Anggaran Remunerasi:
No Belanja Pegawai Nominal (dalam Miliar)
1 Gaji dan Tunjangan 80,816.3
2 Honorarium dan Vakasi 27,267.7
3 Kontribusi Sosial 54,326.4
Jumlah 162,410.4

Alokasi anggaran remunerasi dalam APBN/P 2010 ditampung dalam pos honorarium, vakasi, lembur dan lain-lain sebesar Rp27.267,7 miliar. Tambahan anggaran belanja pegawai pada pos honorarium, vakasi, lembur dan lain-lain tersebut terutama direncanakan untuk memenuhi kebutuhan remunerasi pada beberapa K/L berkaitan dengan tahapan-tahapan penyelesaian pelaksanaan program reformasi birokrasi sebesar Rp13.916,8 miliar dalam RAPBN/P tahun 2010. Sumber lain dari anggaran remunerasi K/L tersebut antara lain berasal dari realokasi anggaran belanja pegawai transito.

* Diolah dari NK APBN-P 2009, NK APBN-P 2010 dan RAPBN-P 2010

http://remunerasipns.wordpress.com/2010/07/14/kebijakan-belanja-pegawai-dan-remunerasi-dalam-apbn/#more-596

Untuk Mendapatkan Remunerasi PNS harus punya Kerjaan

JAKARTA – Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN&RB) akan memastikan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) punya kerjaan. Menteri PAN&RB, EE Mangindaan, menyatakan, setiap instansi pusat maupun daerah wajib memberikan job pada PNS.

Alasan Mangindaan, job yang jelas akan digunakan untuk mengukur besaran tunjangan kinerja (remunerasi). Ditemui dalam acara launching Reformasi Birokrasi tahap II, Rabu (7/7), Mangindaan mengatakan bahwa dengan pelaksanaan reformasi birokrasi gelombang kedua yang dimulai tahun ini, pihaknya meminta agar seluruh instansi memberikan jabatan pada setiap PNS.

“Jabatan itu bukan hanya untuk pegawai golongan III ke atas. Yang golongan I juga wajib diberikan jabatan,” ujar Mangindaan.

Lebih lanjut Mangindaan menegaskan, setiap PNS yang kinerjanya jelas, apapun golongannya tetap berhak mendapat tunjangan kinerja. “Kita jangan pandang remeh pegawai rendahan yang kerjanya antar surat, bersih-bersih ruangan maupun toilet. Justru mereka itu punya job jelas dan terukur kinerjanya,” ucap Mangindaan.

Menurut mantan Gubernur Sulawesi Utara yang pernah menjadi Ketua Komisi II DPR itu, semua PNS di Kementrian yang dipimpinnya telah mendapatkan job sesuai jabatan masing-masing. Sehingga, untuk dasar pemberian tunjangan kinerja nanti, semuanya jadi terukur.

“Saya ingin Kementerian PAN&RB menjadi contoh bagi instansi lain. Reformasi birokrasi bukan hanya restrukturisasi saja tapi juga perubahan ketatalaksanaan,” pungkasnya. (esy/jpnn)

http://remunerasipns.wordpress.com/2010/07/08/untuk-mendapatkan-remunerasi-pns-harus-punya-kerjaan/#more-565

Rabu, 07 Juli 2010

Pengumuman Penerimaan Petugas Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) Tahun 2010

Pembukaan Registrasi Online Rekrutmen TKHI/PPIH 2010
A. Persyaratan Petugas Kesehatan Haji 2010
Calon Petugas Kesehatan Haji 2010 wajib mematuhi beberapa persyaratan yang ditentukan sebelum melakukan proses registrasi secara online.
Hal ini dicantumkan pada tahap awal registasi (Step 1 Registrasi)
PERSYARATAN REKRUTMEN PETUGAS KESEHATAN HAJI 1431 H / 2010 M

PERSYARATAN UMUM
1. Warga Negara Indonesia yang beragama Islam baik PNS, TNI, POLRI, PTT maupun Pegawai Instansi Swasta.
2. Berbadan sehat, baik fisik maupun mental.
3. Berusia maksimal 55 tahun kecuali tenaga strategis yang dibutuhkan.
4. Mempunyai pendidikan atau keahlian sesuai dengan bidang tugasnya yang dinyatakan dengan ijazah yang dimiliki calon petugas kesehatan haji.
5. Memiliki sertifikat ATLS, ACLS, GELS bagi dokter dan sertifikat BTLS, BCLS, PPGD bagi perawat/perawat bidan.
6. Mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR) bagi dokter dan dokter gigi .
7. Bagi petugas kesehatan wanita tidak dalam keadaan hamil pada saat penugasan.
8. Mempunyai prestasi kerja dan disiplin yang baik,dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan langsung.
9. Suami istri tidak boleh melamar sebagai petugas kesehatan haji pada musim haji yang sama
10. Bersedia bekerja sesuai jadual yang sewaktu-waktu dapat berubah sesuai kebutuhan
PERSYARATAN KHUSUS SESUAI JENIS TENAGA
Dokter
• Dokter dengan sertifikat ATLS, ACLS, GELS
• Memiliki SIP, melakukan praktik kedokteran dengan rekomendasi dinas kesehatan setempat
Perawat
• Perawat atau Perawat Bidan dengan sertifikat BTLS, BCLS, PPGD
• Memiliki Surat izin Perawat (SIP) dan surat izin kerja perawat (SIKP) atau SIB, melakukan praktik keperawatan dengan rekomendasi Dinas kesehatan setempat
Wakil Koordinator TUH Bidang Kesehatan
• Dokter Spesialis/Dokter Ahli kesehatan masyarakat, PNS yang bekerja dilingkungan Kementerian Kesehatan , Laki-laki, pernah atau sedang memimpin satuan kerja.(SK terakhir dan SK jabatan)
• Mempunyai pengalaman manajemen dan fungsional
• Pernah bertugas dan memiliki pengalaman sebagai PPIH di Arab Saudi bidang kesehatan
Sekretaris Wakil Koordinator TUH Bidang Kesehatan
• Dokter/Drg/Apoteker/S2 bid kesehatan, PNS yang bekerja dilingkungan Kementerian Kesehatan yang pernah atau sedang memimpin satuan kerja (SK terakhir dan SK jabatan)
• Pernah bertugas sebagai PPIH di Arab Saudi bidang kesehatan
• Mempunyai pengalaman manajemen dan fungsional
• Mahir menggunakan komputer program MS Word dan MSExcell
Koordinator Bidang Sanitasi dan Surveilans
• Dokter/Drg/Apoteker/S2 bid kesehatan, PNS yang bekerja dilingkungan Kementerian Kesehatan.
• Mempunyai pengalaman dan bekerja di bidang Sanitasi atau Epidemiologi
• Pernah bertugas sebagai PPIH di Arab Saudi bidang kesehatan
Koordinator Bidang Farmasi dan Perbekalan Kesehatan
• Apoteker, PNS yang bekerja dilingkungan Kementerian Kesehatan
• Mempunyai pengalaman dan bekerja di bidang kefarmasian
• Pernah bertugas sebagai PPIH di Arab Saudi bidang kesehatan.
Bendahara
• Bendahara atau pengelola keuangan yang bekerja dilingkungan Kementerian Kesehatan. (SK bendahara)
• Wakil Kepala Daerah Kerja Bidang Pelayanan Kesehatan
• Dokter Spesialis/Dokter Ahli kesehatan masyarakat, PNS dilingkungan Kementerian Kesehatan atau TNI Polri, Laki-laki, pernah atau sedang memimpin satuan kerja.( SK terakhir dan SK jabatan)
• Mempunyai pengalaman manajemen dan fungsional
• Pernah bertugas dan memiliki pengalaman sebagai PPIH di Arab Saudi bidang kesehatan
Sekretaris
• Dokter/Drg/Apoteker/S2 bid kesehatan, PNS yang bekerja dilingkungan Kementerian Kesehatan yang pernah atau sedang memimpin satuan kerja SK terakhir dan SK jabatan)
• Pernah bertugas sebagai PPIH di Arab Saudi bidang kesehatan
• Mempunyai pengalaman manajemen dan fungsional
Kepala Balai Pengobatan Haji Indonesia
• Dokter spesialis diutamakan Spesialis Penyakit Dalam atau Jantung Pembuluh Darah atau Paru.
• Khusus untuk Daker Makkah, di utamakan yang pernah bertugas di Daker Jeddah dan Madinah
Dokter Balai Pengobatan Haji Indonesia
• Dokter Spesialis Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah, Penyakit dalam, Paru, Syaraf,Kesehatan jiwa dokter gigi
• Bertugas di rumah sakit (Surat ket.atasan)
• Khusus untuk Daker Makkah, diutamakan sudah pernah bertugas sebagai TKHI / PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan.
Dokter Balai Pengobatan Haji Sektor Indonesia
• Dokter Spesialis Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah, Penyakit dalam, Paru, Syaraf,Kesehatan jiwa dokter gigi
• Bertugas di rumah sakit (Surat ket.atasan)
• Khusus untuk Daker Makkah, diutamakan sudah pernah bertugas sebagai TKHI / PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan.
PJ PENUNJANG MEDIK
Analis Kesehatan
• Berijazah Sarjana Muda/ Diploma.III AnalisKesehatan
• Bekerja di instalasi laboratorium.(Surat ket.atasan)
Radiografer
• Berijazah Sarjana Muda/ Diploma III Penata Rontgen atau Radiodiagnosik dan radioterapi
• Bekerja di instansi radiologi rumah sakit(Surat ket.atasan)
Ahli Rekam Medik
• Berijazah Sarjana Muda/ Diploma III Rekam Medik.
• Bekerja di Unit Rekam Medik Rumah Sakit(Surat ket.atasan)
Teknisi Elektromedik
• Minimal berijazah Diploma III Teknik elektromedik
• Bekerja di unit pelayanan elektromedik (Surat ket.atasan)
• Pengalaman kerja minimal 5 tahun
Nutrisionis dan Dietisian
• Minimal berijazah Sarjana Muda/ Diploma III Gizi
• Bekerja sebagai ahli dietetik di rumah sakit. (Surat ket.atasan)
Apoteker
• Apoteker diutamakan berpengalaman dan bekerja di Instalasi Farmasi dan/atau apotik.
• Khusus Daker Makkah, diutamakan bekerja di instalasi farmasi rumah sakit. (Surat ket.atasan)
PJ Keperawatan
Pelaksana Asuhan Keperawatan
• Berijazah S1 dengan dasar pendidikan Diploma III Keperawatan
• Diutamakan bekerja sebagai Kepala Ruangan di rumah sakit
• Khusus untuk Daker Makkah, pernah bertugas sebagai PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan
• Mahir menggunakan komputer program MS Word dan MS Excel yang dibuktikan dengan rekomendasi atasan langsung.
Staf Keperawatan
• Minimal berijazah SPK (Sekolah Perawat Kesehatan), Perawat Bidan.
• Diutamakan yang bertugas di rumah sakit pada Unit Gawat Darurat (UGD)atau Instalasi Perawatan Intensif (ICCU, ICU) atau Unit Rawat Inap Penyakit Dalam.
• Khusus untuk Daker Makkah, pernah bertugas sebagai TKHI atau PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan
Kepala Sanitasi dan Surveilens
• Minimum berijazah S1 Kesehatan Masyarakat dengan peminatan Kesehatan lingkungan/ Epidemiologi, diutamakan berpengalaman atau bekerja dalam bidang sanitasi dan atau epidemiologi.
• Khusus Daker Makkah, diutamakan dokter yang memiliki keahlian bidang epidemiologi, pernah bertugas sebagai PPIH di Arab Saudi bidang kesehatan.
• Mahir menggunakan komputer program MS Word dan MS Excel yang dibuktikan dengan rekomendasi atasan langsung.
Staf Sanitasi dan Surveilans
Ahli Sanitasi dan atau epidemiologi
• Berijazah Sarjana Muda/ Diploma III Kesehatan Lingkungan atau S1/ S2 Kesehatan Masyarakat dengan peminatan Kesehatan lingkungan/ Epidemiologi
• Diutamakan berpengalaman dan/ atau bekerja dalam bidang sanitasi dan/atau epidemiologi
• Mahir menggunakan komputer program MS Word, MS Excel dan SPSS/ Epi Info yang dibuktikan dengan rekomendasi atasan langsung.
Petugas Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) bidang kesehatan.
• Minimal berijazah Sarjana Muda/Diploma III
• Diutamakan mempunyai pengalaman dan bekerja di Siskohat bidang kesehatan
• Mahir menggunakan komputer program MS Word, MS Excel dan SPSS / Epi Info yang dibuktikan dengan rekomendasi atasan langsung.
• Memahami cara bekerja dengan Internet/Wifi
Kepala Depo Farmasi
• Apoteker, diutamakan berpengalaman di bidang management kefarmasian dan atau yang bekerja di Instalasi Farmasi dan / atau apotik.
• Khusus Daker Makkah, pernah bertugas sebagai PPIH di bidang Perbekalan dan Alat Kesehatan.
• Mahir menggunakan komputer program MS Word dan/ atau MS Excel.
Staf Farmasi
• Apoteker/Asisten apoteker, diutamakan berpengalaman dan bekerja di Instalasi Farmasi dan/atau apotik.
• Khusus Daker Makkah, diutamakan bekerja di instalasi farmasi rumah sakit.
• Mahir menggunakan komputer program MS Word dan MS Excel yang dibuktikan dengan rekomendasi atasan langsung.

Pelaksana Sektor
• Dokter spesialis penyakit dalam atau jantung dan pembuluh darah atau paru atau dokter umum yang bekerja di instalasi Gawat Darurat/ ICU di rumah sakit
• Diutamakan pernah bertugas sebagai TKHI dan/atau PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan
• Mahir menggunakan komputer program MS Word dan MS Excel yang dibuktikan dengan rekomendasi atasan langsung.
Staf Sektor
Dokter
• Dokter Spesialis Penyakit Dalam atau Jantung dan Pembuluh Darah atau Paru atau dokter umum yang bekerja di instalasi Gawat Darurat/ ICU di rumah sakit
• Perawat High Care
o a.Minimal berijazah SPK atau SPR
o b.Diutamakan yang bertugas di rumah sakit pada Instalasi Gawat Darurat atau Instalasi Perawatan Intensif (ICCU,ICU) atau Unit Rawat Inap Penyakit Dalam
Farmasi
Apoteker/Asisten apoteker
• Diutamakan berpengalaman dan bekerja di instalasi Farmasi dan / atau Apotik (Surat ket.atasan)
• Mahir menggunakan komputer program MS Word, MS Excel yang dibuktikan dengan rekomendasi atasan langsung.
Sansur
• Berijazah Sekolah Pembantu Penilik Higiene atau Sarjana Muda/ Diploma III Kesehatan Lingkungan atau S1/S2 Kesehatan Masyarakat dengan peminatan Kesehatan Lingkungan/ Epidemiologi
• Diutamakan berpengalaman dan atau bekerja dalam bidang sanitasi dan atau epidemiologi. (Surat ket.atasan)
• Mahir menggunakan komputer program MS Word dan MS Excel
B. Petunjuk Teknis Pengisian Formulir Registrasi Online
Untuk dapat mengisi Formulir Registrasi Rekrutmen Petugas Kesehatan Haji Tahun 2010, pelamar diharap membaca terlebih dahulu panduan Petunjuk Pengisian Formulir Registrasi Online.
Tahapan Registrasi dibagi atas 5 bagian :
- Tahap 1 : Persetujuan Mematuhi Persyaratan
- Tahap 2 : Mengisi Data Utama Formulir
- Tahap 3 : Melengkapi Data Identitas dan Pekerjaan
- Tahap 4 : Konfirmasi Data
- Tahap 5 : Cetak Bukti Registrasi
C. Prosedur Pendaftaran Petugas Kesehatan Haji 2010
Untuk mendaftar sebagai petugas kesehatan haji Tahun 2010, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah mengisi formulir registrasi online, mempersiapkan kelengkapan berkas registrasi dan mengirimkan berkas registrasi ke alamat Panjatap Petugas Kesehatan Haji 2010
D. Aspek Penilaian Seleksi Petugas Kesehatan Haji 2010
Terdapat 3 Aspek utama penilaian dalam melakukan seleksi calon petugas kesehatan haji 2010 yaitu :
1. Tugas / Pekerjaan
2. Usia
3. Sertifikat Pelatihan
Aspek Tempat Tugas dan Masa Kerja Dapat Menjadi Salah Satu yang dapat dipertimbangkan meski tidak dinilai
E. Contoh Surat Keterangan Prestasi & Disiplin dari Atasan
Pelamar harus melampirkan surat pengantar dari instansi yang ditandatangi oleh atasan langsung
F. Contoh Surat Keterangan Prestasi Kerja
Pelamar harus melampirkan Surat Keterangan Prestasi Kerja dari atasan langsung untuk menjelaskan jabatan yang dijalani sekarang
G. Contoh Surat Keterangan Kemampuan & Keahlian Khusus dari Atasan
Pelamar harus melampirkan Surat Keterangan Kemampuan & Keahlian apabila pernah mengikuti pelatihan bersifat fungsional yang tidak ada sertifikatnya. Keterangan dilegalisir oleh atasan
H. Contoh Surat Izin Suami
Pelamar yang melamar perlu melampirkan Surat Izin dari Suami (apabila Wanita)
I. Contoh Surat Keterangan Tidak Hamil
Bagi petugas kesehatan haji wanita, wajib melampirkan surat keterangan tidak hamil.
J. Contoh Surat Kesanggupan Bekerja Sebagai Petugas Kesehatan Haji
Untuk memastikan komitmen bekerja sesuai tuntutan jam dan kondisi di tempat tugas, maka pelamar harus melampirkan surat kesanggupan bekerja sebagai petugas kesehatan haji
Keterangan :
Masa Pendaftaran Calon TKHI/PPIH 2010 dibuka 20 Maret s.d 20 April 2010.
Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:
Panitia Rekrutmen Petugas Kesehatan Haji 2010
Gedung Baru Kementrian Kesehatan Lt.7
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling No.4-9
Jakarta Selatan 12790
Terima kasih.

http://jarno.web.id/lowongan-kerja/pengumuman-penerimaan-petugas-kesehatan-haji-indonesia-tkhi-tahun-2010#axzz0t3YWK4rr

Masa subur wanita

Bagi pasangan yang menginginkan kehamilan or mencegah terjadinya kehamilan mengetahui masa subur sang istri sangat perlu. Hal ini di tujukan agar pasangan bisa melakukan hubungan seksual tepat pada waktunya. Di bawah ini saya coba uraikan beberapa cara untuk mengetahui masa subur, harap di perhatikan, bukan hanya untuk istri tapi juga para suami agar tidak asal nyelonong saja, jadi bisa kerjasama satu sama lain sebagai pasangan sehingga bisa saling menguntungkan.



Menghitung Tanggal
Cara ini cocok untuk yang punya siklus haid teratur. Perhitungan masa subur ini didasarkan masa subur atau saat ovulasi terjadi pada hari ke 14 dari menstruasi yang akan datang dan dikurangi 2 hari karena sperma dapat hidup selama 48 jam setelah ejakulasi serta ditambahkan 2 hari karena sel telur dapat hidup 24 jam setelah ovulasi.
Jadi Misalnya siklus haidnya 28 hari dan haid terakhirnya terjadi tanggal 1, tanggal haid bulan berikutnya adalah tanggal 28. Dengan demikian, perkiraan waktu ovulasi anda , yaitu di tengah - tengah periode haid yakni tanggal 14. Jadi, masa subur berada pada sekitar tanggal 12 hingga 16.

Peningkatan Suhu Badan
Biasanya suhu badan meningkat menjelang dan sesudah masa ovulasi, karena pengaruh hormon progesteron. Lendir Rahim seperti Benang Hormon estrogen mencapai puncaknya pada saat ovulasi terjadi dan memengaruhi lendir rahim. Menjelang ovulasi biasanya lendir rahim jadi agak encer dan bila diraba dengan dua jari dapat membentuk benang dan berwarna bening. Munculnya Rasa Nyeri Rasa nyeri di bagian daerah perut bagian bawah pada pertengahan siklus haid dapat jadi petunjuk masa subur.

Perubahan Sel-Sel Vagina
Masa subur bisa diketahui dengan melihat adanya perubahan sel-sel vagina melalui pemeriksaan sitologi vagina hormonal. Caranya dengan mengambil sedikit cairan vagina, yang bisa diketahui bentuk sel-sel vagina yang mengindikasikan masa subur. Patokannya adalah bentuk sel, warna plasma sel, bentuk inti sel, dan jumlah sel darah putih pada sel vagina itu.

Biopsi Dinding Rahim
Dengan mengambil sedikit jaringan dinding rahim bagian luar dapat diketahui masa subur. Caranya dengan melihat apakah bagian itu mengeluarkan semacam cairan. Namun, kini, cara ini mulai ditinggalkan.

Pemeriksaan Kadar Hormon
Hormon berperan pentinc dalam proses ovulasi yaitu hormon FSH (folliclE stimulating hormone) dar hormon LH (luteinizinc hormone), prolaktin, estro gen, dan progesteron Dengan mengetahui kadar hormon tersebut dalam darah dan membandingkan dengan jumlah normal dapat diketahui apakah seorang wanita berada dalam masa subur atau tidak. Alat Tes Ovulasi. Saat ini juga sudah dijual bebas diapotik atau toko obat alat untuk menilai masa subur yaitu Test prediksi masa subur atau ovulasi. Alat test ini bekerja dengan mengukur kadar hormone LH yang dihasilkan saat ovulasi. Alat ini digunakan seperti test kehamilan tetapi tentu saja harganya lebih mahal.

Pemeriksaan USG
Pemeriksaan USG untul melihat indung telur dapat membantu mengetahui masa subur. Pada masa ovulasi, kantung-kantung tempat sel telur di indung
telur akan pecah dan mengeluarkan sel-sel telur. Itu semua bisa terlihat melalui pemeriksaan USG dan merupakan tanda masa subur.

Laparoskopi Diagnostik
Cara ini dilakukan dengan melihat folikel pada dinding rahim dan kondisi tuba falopi serta kelainan-kelainan lain di indung telur. Cara seperti ini biasanya digunakan untuk wanita yang sulit punya anak. Karena, melalui prosedur tersebut dapat diketahui sel telur mana yang sudah matang untuk kemudian diambil dan ditanamkan di dalam dinding rahim, untuk membantu proses pembuahan.

http://therapyta.blogspot.com/2009/11/mengetahui-masa-subur.html

Remunerasi TNI/Polri Dibayarkan Akhir Tahun Ini

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN&RB), EE Mengindaan, menyatakan bahwa pembayaran tunjangan kinerja (remunerasi) untuk TNI/Polri terpaksa belum bisa dibayarkan dalam waktu dekat ini. Mangindaan menjelaskan, remunerasi untuk TNI/Polri baru bisa dibayarkan pada akhir tahun ini.

“Tahun ini mudah-mudahan sudah bisa direalisasikan. Saya juga berharap secepatnya dapat,” kata Mangindaan saat ditemui di acara launching Reformasi Birokrasi tahap II, Rabu (7/7),

Mantan petinggi TNI Angkatan Darat itu menambahkan, remunerasi untuk PNS di Kemenko Perekonomian, Bappenas dan BPKP yang sedianya dibayarkan pada Maret-April lalu, urung direalisaikan karena masih harus menunggu keluarnya PP remunerasi. Demikian juga TNI/Polri yang direncakan bisa mendapatkan remunerasi pada pertengahan tahun, terpaksa diundur.

“Kalau PP sudah diteken presiden, remunerasinya sudah bisa langsung direalisasikan. Kita harapkan pertengahan atau akhir tahun ini sudah ada,” ujarnya.

Selain TNI dan Polri, instansi lainnya yang akan dapat tunjangan kinerja tahun ini adalah Kejagung, Kemenpan&RB, Kemenhan, Kemenhumham, Kemenko Polkam serta Kemenko Kesra. (Esy/jpnn)

http://remunerasipns.wordpress.com/2010/07/08/remunerasi-tnipolri-dibayarkan-akhir-tahun-ini/#more-561

Minggu, 04 Juli 2010

Mencari Serial Number dan Crack Di Internet

Perhatian!!! Artikel ini tidak bertujuan untuk mengajarkan kepada Anda bagaimana cara mendapatkan serial number, crack, atau key generator di internet, tetapi untuk menambah wawasan mengenai bagaimana cara para pembajak dan pengguna software bajakan menggunakan internet untuk suatu tindakan yang illegal.

Sudah tidak asing lagi saat Anda sedang menginstall perangkat lunak komersial, salah satu proses yang dilakukan adalah memasukkan serial number. Jika serial number yang Anda masukkan ternyata valid maka proses instalasi dapat dilanjutkan berjalan dengan sukses. Ada juga perangkat lunak komersial yang memperbolehkan Anda untuk memasukkan serial number dikemudian hari setelah Anda diberi batasan waktu untuk mencoba aplikasi tersebut. Aplikasi seperti ini disebut shareware atau istilah gampangnya mencoba dulu baru membeli versi penuhnya.

Beberapa software setelah era Windows XP tidak hanya menuntut pengguna untuk memasukkan serial number yang biasanya tercantum pada sampul CD original aplikasi tersebut, melainkan juga harus melakukan aktivasi melalui internet. Salah satu contohnya adalah Adobe Photoshop CS. Jika ternyata produk tersebut sudah digunakan oleh orang lain maka registrasi tidak akan bisa dilakukan. Biasanya seolah-olah sang developer mengatakan “produk yang Anda pakai sudah digunakan oleh orang lain, silahkan gunakan sumber instalasi yang baru”.

Apakah aktivasi melalui internet menurunkan tingkat pembajakan secara signifikan? Tidak juga. Kalau Anda rajin pergi melihat-lihat cd software yang biasanya juga dijual dimal-mal besar, Anda akan melihat bahwa dalam cd tersebut tidak hanya ada file instalasi tetapi lengkap bersama serial number juga cracknya. Si penjual cd dengan ramah mengatakan ‘kalau sudah install, jangan lupa di crack ya, biar software ini bisa terus dipake’.

Sebenarnya dari mana sih si pembajak dan pengguna software bajakan bisa dengan begitu mudahnya mendapatkan software full version? Dari mana lagi kalau bukan dari internet. Banyak developer peranti lunak memperbolehkan pengguna untuk mendownload versi trial dari produk mereka. Contohnya adalah perangkat lunak untuk membuat animasi yaitu Macromedia Flash MX 2004. Si pembajak bisa mengambil file instalasi dari situs resminya lalu mencari serial number atau cracknya dari situs underground. Begitu serial number dimasukkan, jadilah Macromedia Flash MX 2004 yang full version.

Banyak situs di internet yang menyediakan serial number, crack dan key generator. Jika Anda iseng-iseng melakukan pencarian dengan google menggunakan kata kunci “download serial number nama program” maka jutaan link akan ditampilkan dan siap dikunjungi.

Ada mesin pencarinya

Bingung saat mencari serial number dan crack dengan google? Apakah ada perangkat lunak yang bisa membantu mencari? Penulis pernah bertanya kepada salah seorang rekan bagaimana ia dapat dengan mudah mendapatkan serial, crack, atau key generator di internet. Dia dengan mudah menjawab “Pakai aja aplikasi ini, dijamin langsung ketemu!!!”.

Wow…ternyata memang ada aplikasi yang khusus dibuat untuk melakukan tugas ini. Anda hanya tinggal memasukkan nama aplikasinya, memilih jenis pencarian yaitu serial number atau crack, lalu memulai pencarian dengan menekan tombol search. Tidak lama kemudian daftar situs yang memiliki apa yang Anda cari akan ditampilkan.

Salah satu contoh aplikasi yang memiliki fungsi sebagai mesin pencari untuk serial number dan crack dapat Anda lihat pada Gambar 1.

Nama dari aplikasi tersebut tidak terlihat karena memang sengaja penulis sembunyikan. Penulis beberapa kali mencoba untuk mencari serial number dan crack dari aplikasi yang sudah ternama dan yang baru saja dirilis. Berhasil? Ya, 99% upaya pencarian dapat berlangsung dengan sukses. Hanya saat-saat tertentu saja server penyedia sn dan crack tidak bisa tersambung.

Situs Web sumber utamanya
Sebenarnya serial number dan crack yang didapat adalah hasil pencarian dari situs Web underground yang menyediakan serial number, crack dan keygenerator. Coba Anda perhatikan Gambar 2.


Gambar ini adalah salah satu dari hasil pencarian serial number. Nama pengguna dan alamat email yang diberikan mengarah kepada salah satu situs underground penyedia serial number dan crack.

Crack untuk aplikasi biasanya dipaketkan dalam bentuk Zip. Dalam isi paketnya para cracker sering kali menyediakan keterangan mengenai crack hasil ciptaannya juga alamat dari situs-situs sejenis lainnya dalam file yang memiliki ekstensi .nfo. File tersebut bisa kita buka dengan Command Promt atau Notepad. Istilahnya gampanya mereka seolah-olah berkata ‘kalau serial number dan crack yang kamu cari tidak ada disitus ini, coba cari juga di alamat blablablabla….’. Contohnya bisa dilihat pada Gambar 3.

Forum juga bisa

Banyak juga forum ‘bawah tanah’ di internet yang memang sengaja dibuat secara khusus untuk saling bertukar informasi mengenai serial number dan crack antar sesama anggotanya. Bisa forum lokal atau luar negeri Beberapa waktu yang lalu penulis juga pernah diajak bergabung oleh seorang rekan untuk bergabung di forum tersebut yang ia buat sendiri.

Anggota yang sudah mendaftar bisa langsung merequest serial number atau crack aplikasi apa yang diinginkannya. Kategori perangkat lunak juga diberikan. Kategorinya bisa dibagi menjadi Sistem Operasi, Aplikasi Office, Games dan masih banyak yang lainnya. Tujuannya tentu saja agar pengunjung bisa mendapatkan sn ditempat yang tepat.
Kalau serial number atau crack sudah tersedia, si anggota yang merequest bisa langsung mendownloadnya. Dia juga bisa membantu sesama pengunjung yang lain dengan cara memberikan keterangan link yang mengarah kealamat tempat sn dan crack itu disediakan.

http://www.lintasberita.com/go/218782